topmetro.news, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mencatatkan perkembangan positif dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi tahunan berhasil ditekan dari 4,79% pada Juni 2026 menjadi 2,71% pada September 2026.
Penurunan tersebut menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi Sumatera Utara. Bahkan, angka inflasi Sumut kini telah kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.
Berdasarkan catatan BPS, inflasi Sumut mengalami penurunan secara bertahap. Dari 4,79% pada Juni, turun menjadi 4,20% pada Juli, kemudian 3,23% pada Agustus, hingga mencapai 2,71% pada September 2026.
Capaian ini tidak terlepas dari berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui pemantauan harga, pengawasan rantai pasok, intervensi pasar, serta penguatan produksi pangan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Butong Daulay, mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pihak.
“Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota,” ujar Evan.
Menurutnya, terdapat 19 program dan kegiatan yang menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi Sumut.
Program tersebut meliputi monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, hingga pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.
Pemprov Sumut juga melakukan pemantauan harga serta ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Batubara dan Simalungun. Selain itu, pengawasan pasokan dan mutu beras serta operasi pasar ayam turut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Upaya lainnya mencakup pengendalian harga cabai merah, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, pengembangan bibit unggul hortikultura, penguatan produksi perkebunan melalui digitalisasi, hingga intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.
Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar. Pemerintah juga harus memastikan produksi pangan dan distribusi berjalan dengan baik agar pasokan tetap tersedia.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok,” katanya.
Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi dalam tiga tahapan.
Dalam jangka pendek selama nol hingga tiga bulan, pemerintah memprioritaskan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif kepada masyarakat.
Sementara dalam jangka menengah selama satu hingga tiga tahun, strategi diarahkan pada penguatan produksi pangan di sektor hulu, pembenahan logistik dan distribusi di sektor tengah, serta penguatan konsumsi dan stabilisasi harga di tingkat hilir.
Adapun strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun difokuskan pada terwujudnya kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.
“Untuk jangka pendek, fokus kita memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga. Dalam jangka menengah, kita memperkuat produksi pangan dari hulu, logistik dan distribusi, hingga stabilisasi di tingkat konsumen. Sementara jangka panjang diarahkan pada kemandirian pangan dan energi lintas sektor,” jelas Evan.
Daya Beli Masyarakat Tetap Jadi Tantangan
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari, mengapresiasi keberhasilan Pemprov Sumut menekan inflasi dari 4,79% menjadi 2,71% pada September 2026.
Menurutnya, penurunan tersebut merupakan sinyal positif yang menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Menurut saya, keberhasilan menekan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Karena jelas menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Asyari mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat.
Sebab, inflasi yang terkendali belum tentu secara otomatis membuat seluruh masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah.
“Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Ia berharap Bobby Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, mendorong produktivitas sektor pertanian, serta memperbaiki distribusi pangan, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut Asyari, pengendalian inflasi merupakan pekerjaan yang membutuhkan konsistensi karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kondisi produksi pangan, hingga dinamika permintaan masyarakat.
Terlebih, data BPS menunjukkan Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi cukup tinggi. Pada Desember 2024, inflasi tercatat 0,98%, sedangkan pada Desember 2025 mencapai 1,66%.
Selain itu, konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 tercatat mengalami kontraksi 0,32% dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun secara tahunan masih tumbuh 5,04%.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat.
Evan menegaskan, pemerintah menargetkan pengendalian inflasi yang tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
“Target akhirnya adalah pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan, harga yang stabil, distribusi yang lancar, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari dampak inflasi dan kesejahteraan semakin meningkat,” pungkasnya.
Penurunan inflasi menjadi capaian positif bagi Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan stabilitas harga benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Nataru.
Pengendalian inflasi pada akhirnya bukan hanya soal menurunkan angka statistik, melainkan memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan kehidupan ekonomi yang semakin sejahtera.
Penulis | Erris
